Blogger Jateng

Apa Itu Hukum Tertulis Dan Hukum Tidak Tertulis

       
Hukum Tertulis Dan Hukum Tidak Tertulis

         Hukum senantiasa mengalami perkembangan tidak hanya isinya tetapi juga jenis-jenis yang ada. Menurut bentuknya hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ( state law = written law ) adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis terbagi lagi menjadi 2 yaitu : hukum tertulis yang di kondifikasikan dan hukum tertulis yang tidak di kondifikasikan. Hukum tertulis yang dikondifikasikan adalah hukum tertulis yang telah disusun secara lengkap, sistematis, teratur dan dibubuhkan. Sehingga tidak lagi memerlukan peraturan pelaksana. Sedangkan hukum tertulis yang tidak dikondifikasikan merupakan hukum yang meskipun tertulis tapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan terpisah-pisah yang membuat diperlukan adanya peraturan pelaksanaan dalam penerapannya.
        Contoh hukum tertulis yang dikondifikasikan yaitu :
  • Kitap undang-undang hukum pidana ( K U H P )
  • Kitap undang-undang hukum perdata  ( K U H Perdata )
  • Kitap undang-undang hukum dagang  ( K U H D )
        Contoh hukum terulis yang tidak dikondifikasikan yaitu :
  • Undang-undang 
  • Peraturan Pemerintah
  • Keputusan Presiden
        Hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi yang tidak terbentuk secara formal, tetapi lahir dan tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri. Hukum tidak tertulis dapat berupa : hukum adat, hukum agama, hukum yurispudensi, dan hukum kebiasaan. Peranan hukum tidak tertulis adalah untuk melengkapi hukum tertulis, khusunya dalam mempertimbangkan putusan hakim sangatlah dibutuhkan.
        Kelebihan hukum tertulis dibandingkan dengan hukum tidak tertulis yaitu :
  • Kepastian Hukum: Hukum tertulis memberikan ketertiban dan kepastian hukum karena norma dan aturan hukum tertulis dalam dokumen resmi. Ini membantu masyarakat dan pihak yang terlibat dalam sistem hukum untuk memahami hak dan kewajiban mereka.
  • Aksesibilitas dan Kesetaraan: Hukum tertulis memastikan bahwa aturan hukum dapat diakses oleh semua orang. Semua orang memiliki hak yang sama untuk mengetahui dan memahami hukum. Ini mendukung prinsip kesetaraan di mata hukum.
  • Penegakan Hukum yang Konsisten: Hukum tertulis membantu memastikan penegakan hukum yang konsisten. Dengan adanya teks tertulis, pengadilan dan lembaga hukum memiliki dasar yang jelas untuk membuat keputusan, mengurangi potensi interpretasi yang bervariasi.
  • Perlindungan Hak Individu: Hukum tertulis dapat memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak asasi manusia dan hak-hak individu. Konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia sering kali diartikulasikan dalam bentuk hukum tertulis untuk menjamin perlindungan hak-hak tersebut.
  • Legitimasi dan Otoritas: Hukum tertulis dapat meningkatkan legitimasi dan otoritas hukum dalam masyarakat. Karena hukum ini melibatkan proses legislatif atau perundang-undangan yang demokratis, masyarakat cenderung lebih menerima dan menghormatinya sebagai hasil dari keputusan kolektif.
  • Kemudahan Penyusunan dan Pembaruan: Hukum tertulis dapat lebih mudah dihasilkan, disusun, dan diperbarui daripada hukum tidak tertulis. Proses legislasi dapat memberikan mekanisme yang lebih sistematis dan terorganisir untuk mengatasi perubahan-perubahan dalam masyarakat.
  • Penyelesaian Sengketa yang Terstruktur: Hukum tertulis menyediakan kerangka yang terstruktur untuk penyelesaian sengketa. Pihak yang terlibat dalam konflik dapat merujuk pada undang-undang dan peraturan tertulis untuk membimbing resolusi sengketa.
        Kelebihan hukum tidak tertulis dibandingkan dengan hukum tertulis yaitu :
  • Fleksibilitas: Hukum tidak tertulis sering kali lebih fleksibel daripada hukum tertulis karena dapat berkembang seiring waktu sesuai dengan perubahan dalam nilai-nilai masyarakat dan kebutuhan lokal. Ini memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan dapat diadaptasi tanpa harus melalui proses legislasi yang panjang.
  • Legitimasi Kultural: Hukum tidak tertulis sering kali mencerminkan nilai-nilai dan kebiasaan budaya suatu masyarakat. Oleh karena itu, hukum ini dapat lebih mudah diterima dan dihormati oleh anggota masyarakat karena memiliki akar yang dalam dalam tradisi dan budaya mereka.
  • Penyelesaian Konflik Lokal: Hukum tidak tertulis sering digunakan untuk menyelesaikan konflik di tingkat lokal atau komunitas. Karena hukum ini lebih akrab dengan norma dan nilai-nilai setempat, ia dapat menjadi alat yang efektif untuk menangani sengketa dan konflik di tingkat yang lebih kecil.
  • Pengembangan Hukum yang Berkelanjutan: Hukum tidak tertulis dapat berkembang secara organik seiring waktu. Ketika masyarakat menghadapi tantangan baru atau perubahan dalam dinamika sosial, hukum ini dapat berubah atau berkembang tanpa perlu mengandalkan perubahan undang-undang formal.
  • Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan langsung masyarakat dalam pembentukan dan penegakan hukum dapat meningkat karena hukum tidak tertulis sering kali melibatkan partisipasi langsung dari anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
        Perbedaan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis adalah sebagai berikut : hukum tertulis bersifat statis, tidak mengikuti perkembangan dan perubahan dalam masyarakat; lebih menjamin kepastian hukum tentang isi dan berlakunya hukum; dan dikeluarkan oleh instansi resmi, yaitu pemerintah yang berwenang dan pembentukannya secara prosedur. Sedangkan, hukum tidak tertulis bersifat dinamis atau luwes dan mampu mengikuti perkembangna dan perubahan dalam masyarakat; tidak menjamin kepastian hukum tentang isi dan berlakunya hukum; dan lahir dan terbentuk dari kesadaran masyarakat itu sendiri sebagai kaidah-kaidah yang bernilai positif. 

Posting Komentar untuk "Apa Itu Hukum Tertulis Dan Hukum Tidak Tertulis"