Blogger Jateng

Sumber Hukum Materil Landasan Utama Pembentukan Hukum

Sumber Hukum Materil

        Hukum materil merupakan peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tata tertib masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan hukum materil didasarkan pada berbagai sumber yang menjadi pijakan utama bagi keberlakuan dan keadilan dalam suatu sistem hukum. Sumber hukum materil dapat bersifat tertulis maupun tidak tertulis, dan memainkan peran sentral dalam membentuk dan mengatur kehidupan sosial. Berikut adalah beberapa sumber hukum materil yang umum dikenal dan diakui dalam sistem hukum:

1. Undang-Undang (UU)
Undang-Undang merupakan sumber hukum materil yang paling tinggi dalam suatu negara. UU adalah peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif dan disahkan oleh lembaga eksekutif atau kepala negara. Undang-Undang memberikan dasar hukum bagi pembentukan peraturan lebih lanjut, seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan lainnya. Undang-Undang mencakup berbagai bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan lain sebagainya.

2. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang. PP dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang, sedangkan Perpres dikeluarkan oleh presiden untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang. Kedua jenis peraturan ini bersifat teknis dan lebih spesifik dalam mengatur aspek-aspek tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang menjadi dasarnya.

3. Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati/Walikota
Sumber hukum materil tingkat daerah termasuk Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Perda mengatur hal-hal yang bersifat lokal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat daerah. Sumber hukum ini mendukung otonomi daerah dan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur masalah-masalah tertentu sesuai dengan kondisi setempat.

4. Kebiasaan (Customary Law)
Kebiasaan atau hukum adat merupakan sumber hukum materil yang tidak tertulis. Hukum adat berkembang dari praktik-praktik masyarakat secara turun-temurun dan seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi. Meskipun tidak memiliki bentuk tertulis, kebiasaan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan norma-norma hukum yang diterapkan dalam masyarakat tertentu.

5. Putusan Pengadilan (Judicial Precedent)
Putusan pengadilan, khususnya putusan dari pengadilan tinggi atau lembaga peradilan tertinggi, juga dapat menjadi sumber hukum materil. Prinsip ini dikenal sebagai "judicial precedent" atau preseden hukum. Putusan pengadilan dapat menciptakan norma hukum baru atau menginterpretasi hukum yang sudah ada, memberikan petunjuk bagi kasus serupa di masa yang akan datang.

6. Doktrin Hukum dan Literatur Hukum
Doktrin hukum yang terdapat dalam karya-karya para ahli hukum dan literatur hukum juga dapat dijadikan sumber hukum materil. Pemikiran-pemikiran hukum yang dikembangkan oleh para sarjana dan pakar hukum seringkali memberikan kontribusi dalam memahami dan mengembangkan hukum.

        Sumber hukum materil di atas bersifat hierarkis dan saling terkait, menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dalam suatu negara. Dengan memahami dan menghormati sumber-sumber ini, suatu sistem hukum dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dinamika perubahan zaman.




Posting Komentar untuk "Sumber Hukum Materil Landasan Utama Pembentukan Hukum"